JALAN BADAMI–LOJI KEMBALI DISOROT, WARGA BERTANYA: SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?

KARAWANG — Persoalan Jalan Badami–Loji kembali menjadi perhatian publik. Kondisi jalur yang selama ini menjadi akses penting masyarakat dan aktivitas ekonomi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai lalu lintas kendaraan berat, aktivitas pertambangan, hingga tanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur.

Sorotan terhadap kawasan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan jalan Badami–Loji kembali menjadi perbincangan setelah muncul informasi mengenai aktivitas tambang dan kendaraan angkutan yang melintas di kawasan tersebut.

Bahkan, pemberitaan lokal pada September 2026 menyebut adanya langkah penghentian operasional tambang di Karawang yang berkaitan dengan persoalan di jalur Badami–Loji.

Bukan Sekadar Jalan Rusak

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan hanya mengenai jalan yang rusak atau terganggunya perjalanan.

Ada pertanyaan yang jauh lebih besar:

Jika aktivitas industri dan pertambangan memberikan beban terhadap infrastruktur jalan, siapa yang memastikan kondisi jalan tetap aman dan layak digunakan masyarakat?

Di sisi lain, aktivitas ekonomi juga memiliki peran terhadap perputaran ekonomi daerah dan lapangan pekerjaan.

Karena itu, persoalan Badami–Loji membutuhkan keterbukaan mengenai bagaimana pengawasan dilakukan, bagaimana izin aktivitas usaha dijalankan, serta bagaimana tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan infrastruktur dilaksanakan.

Warga Jangan Hanya Jadi Penonton

Masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur tersebut tentu memiliki kepentingan langsung terhadap kondisi jalan.

Ketika kendaraan berat melintas, ketika terjadi kemacetan, atau ketika kondisi jalan mengalami kerusakan, dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha.

Pengendara, warga sekitar, pekerja, hingga pelaku UMKM yang menggunakan jalur tersebut ikut merasakan dampaknya.

Karena itu publik berhak mendapatkan penjelasan:

Apakah seluruh aktivitas yang menggunakan jalur tersebut sudah memenuhi ketentuan yang berlaku?

Bagaimana pengawasan terhadap kendaraan angkutan?

Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan apabila kerusakan berkaitan dengan aktivitas angkutan berat?

Dan yang tidak kalah penting:

Apa langkah pemerintah agar persoalan yang sama tidak terus berulang?

Pemerintah dan Pelaku Usaha Perlu Buka Data

Persoalan seperti ini seharusnya tidak berhenti pada saling menyalahkan.

Pemerintah perlu menjelaskan kondisi dan kewenangan jalan, mekanisme pengawasan, serta tindakan yang telah dilakukan.

Sementara pelaku usaha juga perlu memberikan informasi mengenai legalitas kegiatan, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dan transportasi, serta bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan infrastruktur yang terdampak.

Publik tidak membutuhkan drama.

Publik membutuhkan data.

Sebab bagi warga Karawang, Jalan Badami–Loji bukan sekadar jalur yang ada di peta.

Jalan tersebut adalah akses yang digunakan masyarakat setiap hari.

Kini pertanyaannya tinggal satu:

Sampai kapan persoalan ini hanya menjadi sorotan, tanpa penyelesaian yang benar-benar dirasakan masyarakat?