Kejari Karawang Segel Kantor Pusat PT BAS, Penyidikan Dugaan Korupsi KPR Bank Himbara Terus Bergulir

Kejari Karawang Segel Kantor PT BAS di Bekasi, Penyidikan Dugaan Korupsi KPR Terus Bergulir

Karawang | LMI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Cabang Karawang kepada PT BAS untuk periode 2021–2024.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan Tim Penerangan Hukum Intelijen Kejari Karawang, tim penyidik Tindak Pidana Khusus kembali melakukan serangkaian tindakan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan memperjelas konstruksi perkara yang tengah ditangani, pada Jumat (22/05/26).

Salah satu langkah yang dilakukan penyidik adalah penyegelan Gedung CSG yang disebut sebagai kantor pusat PT BAS di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah maupun tempat tertutup lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut di kawasan Rawalumbu, Kota Bekasi.

Kejari Karawang, Dedy Irwan Virantama menyebutkan bahwa dalam perkembangan terbaru, penyidik kembali memeriksa 14 orang saksi, dengan tambahan tersebut total saksi yang telah dimintai keterangan dalam perkara dugaan korupsi KPR ini mencapai 104 orang.

“Seluruh proses penyidikan, termasuk tindakan penggeledahan dan penyegelan ini, dilakukan secara profesional, objektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” Ujarnya.

Pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip penegakan hukum yang tegas, terukur, dan transparan, perkembangan penyidikan lanjutnya, akan terus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Kasus dugaan korupsi penyaluran KPR ini menjadi perhatian luas karena diduga melibatkan pembiayaan bernilai besar pada salah satu bank milik pemerintah yang beroperasi di wilayah Karawang.

Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami peran sejumlah pihak serta menelusuri kemungkinan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.